Makalah GNSS-CORS

Seminar Nasional GNSS-CORS Yogyakarta, 17 Juli 2010

PENGKAJIAN DAMPAK PENERAPAN TEKNOLOGI GNSS-RTK
NETWORK UNTUK SURVEY PERTANAHAN : SEBUAH PROPOSAL

Oleh : Imam Mudita; Rowland P. Sidjabar; Agustan; Herry Sudiartono

BPP Teknologi
Badan Pertanahan Nasional

INTISARI

Penerapan teknologi GNSS-RTK Network perlu ditinjau seluruh dampaknya baik pada lingkungan geografis, masyarakat maupun lembaga yang akan melaksanakannya. Tinjauan ini berupa pengumpulan informasi yang dikenal sebagai pengkajian dampak teknologi. Maksud dari pengkajian dampak teknologi GNSS-RTK Network adalah untuk sejauh mungkin melihat ke depan kemungkinan penerapan teknologinya serta menganalisa perkembangan dan akibat dari diterapkannya teknologi tersebut utnuk survey pertanahan.

Langkah pertama dari metodologi pengkajiannya merupakan jawaban dari pertanyaan: apakah topik, ruang lingkup, dan batasan waktu pengkajian dampak teknologinya ?. Langkah kedua adalah jawaban dari pertanyaan: teknologi apakah yang akan dikaji ? Bagaimanakah teknologi itu dapat menyatu dalam sistem ? dan bagaimana cara pengembangannya ? Langkah ketiga adalah jawaban dari pertanyaan mendasar: apakah keuntungan yang dapat diharapkan dari teknologi tersebut dan bagi siapa saja ? Langkah keempat merupakan rumusan jawaban dari pertanyaan: apakah bahaya dan dampak buruk yang ditimbulkan akibat penerapan teknologi tersebut? Langkah terakhir adalah jawaban dari pertanyaan: apakah dukungan dan pengawasan yang diperlukan bagi teknologi tersebut dan apa saja pilihan yang dapat diberikan untuk melakukannya ?

Dalam proposal ini, kami berusaha melihat kedepan apakah suatu teknologi GNSS-RTK Network untuk survei pertanahan dapat diterapkan di Badan Pertanahan Nasional, yakni dengan cara melakukan pengkajian dampak teknologi yang langkah-langkahnya seperti telah disebutkan di atas. Sebagai rangkuman, metodologi pengkajian dampak teknologi dapat dikatakan sebagai serangkaian langkah-langkah yang meliputi pembahasan scope, technology, impacts, dan policy (STIP)

Read More......

Tanah terlantar kena Aturan

Tanah Telantar Segera Terkena Aturan

Senin, 24 November 2008 | 16:41 WIB

TEMPO Interaktif , Jakarta: Pemerintah segera mengeluarkan aturan mengenai pemanfaatan tanah telantar. Menurut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, aturan itu diharapkan terbit sebelum akhir tahun.
"Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Sekretaris Negara sudah setuju. Sebelum akhir tahun sudah terbit," ujar dia di kantornya, Senin (24/11).
Setelah aturan ini terbit, lanjutnya, pemerintah dapat mengambil alih lahan terlantar dan memanfaatkannya dalam sistem ekonomi politik. Joyo menjelaskan kendati tidak produktif, tanah-tanah ini bisa "diputar" di perbankan.

Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 11 juta hektar tanah telantar di seluruh Indonesia. Joyo mengatakan jumlah itu setara dengan 167 kali luasan Singapura. "Hak Guna Usaha (HGU) yang berhasil diidentifikasi baru 1,93 juta hektar, setara 33 kali luas Singapura," jelas dia.
Dia mengungkapkan dalam rancangan peraturan itu, pemerintah tak memasukkan tanah rumah tinggal pribadi yang memiliki lahan terlantar masuk dalam pengertian "tanah terlantar."
"Jika tanahnya luas, dan hanya sedikit yang dibangun, sisanya tidak termasuk tanah telantar," tuturnya. Tanah telantar, lanjut Joyo, ialah tanah dengan luasan besar yang ditinggalkan oleh pemiliknya baik korporasi dan pribadi.
Sebelumnya Direktur Jenderal Pengolahan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan mengatakan setiap tahun terdapat lebih dari 100 ribu hektare lahan pertanian yang hilang. Bila kondisi ini tak segera ditangani Hilman khawatir akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan nasional.
Dia mengatakan peraturan pemerintah yang digodok oleh BPN itu diharapkan dapat melindungi stok pangan nasional dengan melindungi lahan produktif dan mendorong lahan tidur menjadi lahan produktif. "Nanti tidak ada lagi sawah yang berubah jadi perumahan," kata dia.

Read More......